Muatan dan Kompetensi TKA Pendidikan Pancasila SMA: Elemen, Submateri, dan Penilaian

Muatan dan Kompetensi TKA Pendidikan Pancasila SMA adalah bagian penting dari Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/sederajat yang ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Dalam peraturan terbaru, TKA dirancang sebagai tes terstandar yang memotret capaian akademik murid secara adil lintas satuan pendidikan, sekaligus menjadi acuan mutu pembelajaran di sekolah menengah atas. Di dalamnya, Pendidikan Pancasila menilai kemampuan murid untuk menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab.

Artikel ini menyajikan ringkasan muatan (elemen/materi dan submateri) serta kompetensi yang diukur pada TKA Pendidikan Pancasila SMA, direkonstruksi dari lampiran resmi kerangka asesmen, tanpa mengubah substansi dan makna. Untuk memperkaya pemahaman, kami menambahkan konteks kebijakan dari Kurikulum Merdeka (Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila), Profil Pelajar Pancasila, dan rujukan konstitusional resmi, sehingga guru, siswa, dan orang tua memperoleh gambaran yang komprehensif dan mutakhir.

Mengapa TKA dan Mengapa Pendidikan Pancasila?

TKA hadir untuk menyediakan laporan capaian akademik yang terstandar lintas sekolah agar perbandingan hasil belajar lebih objektif—khususnya saat proses seleksi yang membutuhkan data yang adil dan dapat diperbandingkan. TKA dirancang tidak hanya sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai bagian dari penjaminan mutu dan model praktik asesmen yang menilai pemahaman konseptual, pemecahan masalah, serta kemampuan bernalar tingkat tinggi (higher order thinking).

Secara kelembagaan, TKA berpayung pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik dan diturunkan ke dalam Peraturan Kepala BSKAP Nomor 045/H/AN/2025 yang melampirkan kerangka asesmen berisi mata uji, jenis soal, serta muatan dan kompetensi tiap mata pelajaran, termasuk Pendidikan Pancasila.

Muatan dan Kompetensi TKA Pendidikan Pancasila SMA

Ringkasan umum

Muatan TKA Pendidikan Pancasila disusun berdasarkan elemen/materi yang telah menjadi tradisi keilmuan dalam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu:

1. Pancasila

2. UUD NRI Tahun 1945

3. Bhinneka Tunggal Ika

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Keempat elemen tersebut diturunkan ke dalam sub-elemen/submateri dan kompetensi yang diukur. Pada materi Pendidikan Pancasila, TKA menilai pemahaman, penerapan, dan penalaran murid ketika menyelesaikan persoalan terkait Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Tabel Muatan dan Kompetensi TKA Pendidikan Pancasila SMA

Tabel berikut merekonstruksi isi Lampiran Kerangka Asesmen bagian Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/sederajat. Format telah dirapikan tanpa mengubah materi dan makna.

Tabel 1. Muatan dan Kompetensi TKA Pendidikan Pancasila SMA
(rekonstruksi dari lampiran resmi)

Catatan: Dalam contoh butir soal pada lampiran, kompetensi pemahaman dan penalaran ditunjukkan melalui konteks Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Jenis Soal dan Level Kognitif pada TKA Pendidikan Pancasila

Pada TKA, termasuk mata uji Pendidikan Pancasila, digunakan dua jenis paket konteks (soal tunggal dan soal grup) dan tiga bentuk butir: pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks multiple answers (MCMA), dan pilihan ganda kompleks kategori. Bentuk-bentuk tersebut memfasilitasi pengukuran dari pemahaman faktual–konseptual, penerapan dalam situasi nyata, hingga penalaran terhadap isu-isu kebangsaan.

Pada bagian Pendidikan Pancasila, kerangka menekankan penalaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI—suatu penekanan yang selaras dengan profil kompetensi abad ke-21.

Penjabaran Elemen-Materi: Tujuan Pembelajaran dan Contoh Konteks

1) Pancasila: Fondasi Etika, Identitas, dan Demokrasi

• Submateri. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, identitas nasional; pelaksanaan HAM; dan demokrasi Pancasila.
• Kompetensi. Murid diharapkan mampu menjelaskan makna sila-sila, menerapkan nilai-nilai dalam praktik warga negara, dan menganalisis permasalahan–solusi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
• Keterkaitan Kurikulum Merdeka. Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada fase F (SMA) menargetkan pemahaman Pancasila sebagai nilai, sikap, dan tindakan, termasuk partisipasi aktif dalam kehidupan sosial–politik yang berlandaskan etika publik. Dokumen CP menegaskan internalisasi nilai Pancasila dan penguatan literasi konstitusional sebagai bagian dari pembentukan karakter pelajar.
• Contoh konteks. Analisis dilema etika (misalnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum), refleksi praktik gotong royong, atau studi kasus pelanggaran HAM dan pemulihannya melalui mekanisme hukum nasional. (Konteks ini sejalan dengan pengukuran pemahaman, penerapan, dan penalaran pada butir TKA.)
• Keterkaitan Profil Pelajar Pancasila. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; bergotong royong; berkebinekaan global; serta bernalar kritis—semuanya relevan dengan materi Pancasila. Kerangka Profil Pelajar Pancasila menjadi acuan karakter yang ingin diwujudkan melalui pembelajaran dan asesmen.

2) UUD NRI 1945: Konstitusionalisme dan Kewarganegaraan

• Submateri. Penegakan hukum, perlindungan HAM, ketentuan UUD NRI 1945, demokrasi, hubungan pemerintah pusat–daerah, kewenangan lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.
• Kompetensi. Murid menjelaskan–menerapkan–menganalisis perilaku taat hukum; memahami sejarah dan perkembangan UUD; memetakan kewenangan lembaga negara pasca-amandemen; memaknai hubungan pusat–daerah; dan melaksanakan hak–kewajiban warga negara.
• Rujukan otoritatif. Untuk teks resmi UUD NRI Tahun 1945, pembaca dapat merujuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara. Rujukan ini memastikan akurasi pasal, kewenangan lembaga negara (misalnya pembentukan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen), serta hak dan kewajiban konstitusional warga negara.
• Contoh konteks. Menelaah putusan MK dalam kasus perselisihan hasil pemilu sebagai wujud penegakan konstitusi; atau menganalisis bagaimana otonomi daerah mendorong inovasi layanan publik, tetapi tetap berada dalam bingkai NKRI.

3) Bhinneka Tunggal Ika: Kebersamaan dalam Keberagaman

• Submateri. Integrasi nasional, pengelolaan kebinekaan sebagai modal sosial, harmoni dalam keberagaman, implementasi gotong royong, dan ancaman terhadap kebinekaan.
• Kompetensi. Murid mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis kebersamaan dan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mempraktikkan gotong royong, melihat kebinekaan sebagai modal sosial, serta mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberagaman.
• Rujukan kebijakan. Dalam CP Pendidikan Pancasila, kebinekaan ditempatkan sebagai modal budaya yang perlu dirawat melalui literasi sosial–kultural dan partisipasi warga, sejalan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global dan bergotong royong.
• Contoh konteks. Interpretasi praktik gotong royong lintas suku dalam penataan lingkungan kota sebagai bentuk operasional Bhinneka Tunggal Ika—contoh yang selaras dengan butir TKA yang meminta penalaran pada kategori benar–salah terhadap pernyataan implementasi nilai kebersamaan.

4) NKRI: Wawasan Nusantara, Pertahanan, dan Peran Global

• Submateri. Perilaku warga negara yang baik; bentuk negara; bentuk dan sistem pemerintahan; pengaruh kemajuan; menjaga keutuhan NKRI dalam konteks Wawasan Nusantara; pelopor pemilih pemula; sistem pertahanan Indonesia; peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan demokrasi Indonesia.
• Kompetensi. Murid menjelaskan–menerapkan–menganalisis perilaku sesuai hak dan kewajiban warga negara, menjaga keutuhan NKRI, memahami peran Indonesia dalam perdamaian dunia, sistem pertahanan dan keamanan negara, serta karakter demokrasi Indonesia berikut bentuk negara dan sistem pemerintahannya.
• Rujukan kebijakan dan konstitusional. Materi NKRI terkait erat dengan UUD NRI 1945 dan kerangka peraturan perundangan sektor pertahanan/keamanan. Untuk pemaknaan Wawasan Nusantara dan prinsip NKRI, guru dapat mengaitkannya dengan pedoman di dokumen CP dan referensi resmi pemerintahan/pembelajaran kewarganegaraan.
• Contoh konteks. Menganalisis dinamika media sosial terhadap stabilitas nasional—seperti pada contoh butir TKA yang menuntut penalaran dampak strategis platform digital terhadap keutuhan NKRI.

Strategi Belajar & Latihan Berbasis Kompetensi

Agar selaras dengan pengukuran pemahaman–penerapan–penalaran, strategi belajar berikut dapat digunakan guru dan siswa:

A. Membangun Pemahaman Konseptual

• Peta konsep tematik: Misalnya, menghubungkan “Pancasila sebagai ideologi” dengan “demokrasi Pancasila” dan “HAM” lalu menurunkannya ke contoh keseharian (unjuk perilaku).

• Telaah pasal kunci UUD: Mengidentifikasi pasal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dan hak–kewajiban warga, menggunakan sumber resmi UUD.

B. Penerapan dalam Situasi Otentik

• Studi kasus kebijakan publik: Menilai sejauh mana nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan (misal, pelayanan publik, penanggulangan bencana).

• Simulasi forum warga/kelas: Melatih keterampilan berargumentasi dan etika publik sesuai nilai Pancasila serta norma konstitusional (taat hukum, menghormati hak orang lain).

C. Penalaran dan Literasi Kewargaan Digital

• Analisis dampak media sosial: Mengkaji potensi penguatan partisipasi politik warga sekaligus risiko disinformasi yang dapat mengganggu integrasi nasional, seperti yang disimulasi dalam contoh soal TKA NKRI.

  Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun…

  Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun…

• Debat terstruktur: Mendorong bernalar kritis—dimensi Profil Pelajar Pancasila—sambil menjaga kesantunan demokratis (argumentasi berbasis data, menghormati perbedaan).

Keterkaitan dengan Dokumen Kurikulum dan Profil Pelajar Pancasila

A. Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Pancasila – Kurikulum Merdeka

CP memandatkan penguatan identitas kebangsaan, konstitusionalisme, partisipasi demokratis, dan kebinekaan sebagai modal sosial. Target fase SMA mendorong literasi konstitusi, apresiasi HAM, serta aksi gotong royong sebagai wujud keadaban publik. Hal ini sejalan dengan muatan TKA (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) yang mengukur pemahaman, penerapan, hingga penalaran terhadap isu kebangsaan.

B. Profil Pelajar Pancasila

Kerangka Profil Pelajar Pancasila menekankan enam dimensi—bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, serta beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dari sudut asesmen, butir-butir TKA memberi ruang untuk menilai kecakapan bernalar kritis dan bergotong royong (melalui konteks sosial kewargaan), sekaligus merefleksikan nilai-nilai akhlak mulia dan kebinekaan.

Praktik Penilaian: Bentuk Butir dan Contoh Respons

Dengan tiga bentuk butir yang digunakan TKA (PG sederhana, MCMA, dan kategori benar–salah/“sesuai–tidak sesuai”), guru dapat meniru pola berikut untuk latihan kelas:

1. PG sederhana (satu jawaban benar)

   • Cocok untuk memeriksa pemahaman konsep dasar (misal: makna sila keadilan sosial atau kewenangan lembaga negara tertentu).

2. Multiple Answers / MCMA (lebih dari satu jawaban benar)

   • Mendorong penerapan pada konteks kompleks (misal: perilaku yang mencerminkan demokrasi Pancasila dalam berbagai situasi warga).

3. Kategori (menilai beberapa pernyataan sekaligus)

   • Tepat untuk penalaran dan evaluasi terhadap pernyataan terkait Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI, sebagaimana disimulasikan pada contoh soal di lampiran.

Implikasi untuk Guru dan Satuan Pendidikan

1. Selaraskan tujuan belajar harian dengan muatan TKA. Petakan RPP/Modul Ajar terhadap empat elemen (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) dan pastikan ketiganya—pemahaman–penerapan–penalaran—muncul dalam tujuan dan asesmen harian.

2. Gunakan sumber otoritatif dan aktual. Untuk topik konstitusi, rujuk teks UUD dan publikasi resmi; untuk kebijakan kurikulum, rujuk CP Pendidikan Pancasila dan Profil Pelajar Pancasila.

3. Bangun lingkungan belajar yang demokratis. Diskusi kelas, debat terarah, dan proyek aksi warga (misalnya, proyek literasi hukum/konstitusi di lingkungan sekolah) akan memperdalam dimensi karakter sekaligus kompetensi kognitif.

4. Desain latihan menyerupai butir TKA. Kombinasikan PG sederhana, MCMA, dan kategori pada berbagai konteks kewargaan sehingga siswa terbiasa dengan bentuk penilaian terstandar.

5. Refleksi etika digital dan kebangsaan. Gunakan studi kasus nyata (misal dampak media sosial pada integrasi nasional) untuk menumbuhkan kepekaan warga digital yang bertanggung jawab.

Sumber

• Teks Resmi UUD NRI Tahun 1945 (JDIH Setneg) – rujukan autentik pasal dan kewenangan lembaga negara.

• Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Pancasila – Kurikulum Merdeka (BSKAP/Kemdikbudristek) – orientasi tujuan belajar fase SMA.

• Profil Pelajar Pancasila – Kemdikbudristek – kerangka karakter dan kompetensi lintas disiplin yang menjadi ruh pembelajaran.

• Informasi Umum TKA – Kemdikbudristek – latar, kebijakan, dan Q&A publik terkait TKA (untuk konteks tambahan).

Kesimpulan

1. Struktur muatan TKA Pendidikan Pancasila mencakup empat elemen utama—Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI—dengan submateri yang spesifik dan kompetensi yang saling terhubung.

2. Kompetensi yang diukur berfokus pada menjelaskan–menerapkan–menganalisis isu-isu kebangsaan dan kenegaraan, sehingga mendorong pemikiran tingkat tinggi, bukan sekadar hafalan.

3. Bentuk soal TKA (PG sederhana, MCMA, kategori) mendukung pengukuran pemahaman, penerapan, dan penalaran dalam konteks sosial kewargaan yang relevan dan aktual.

4. Keterhubungan dengan Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila memastikan asesmen sejalan dengan pembentukan karakter—berkebinekaan, gotong royong, dan bernalar kritis—serta literasi konstitusi.

5. Rujukan otoritatif (JDIH untuk UUD, dokumen CP dan Profil Pelajar Pancasila) wajib digunakan guru dan siswa agar interpretasi materi dan latihan mengacu pada sumber yang sahih dan mutakhir.

TERKAIT: Muatan dan Kompetensi TKA Sejarah SMA